TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA
Review Jurnal :
Pelaksanaan otonomi desa pada daerah penelitian secara umum sudah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 namun belum secara maksimal khususnya untuk pelaksanaan pembangunandi segala bidang di desa penelitian baik desa-desa yang ada di Kecamatan Toili maupun desa-desa yang ada di Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan otonomi desa pada desa-desa penelitian baik Kecamatan Toili maupun Luwuk Timur Kabupaten Bangai adalah sama persis, yaitu faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana sedangkan faktor pendukungnya adalah faktor dana, faktor koordinasi dan faktor komitmen.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi desa di Kabupaten Bangai adalah meningkatkan gaji Kepala Desa dan perangkatnya, mengalokasikan dana yang cukup untuk bantuan  pembangunan desa, terutama guna alat transportasi desa yang masih sangat kurang bahkan tidak ada.

Author: 6ketr