Pengajuan BPMU Jabar Capai 80 Persen

Pengajuan BPMU Jabar Capai 80 Persen

Pengajuan BPMU Jabar Capai 80 Persen

Pengajuan BPMU Jabar Capai 80 Persen
Pengajuan BPMU Jabar Capai 80 Persen

BANDUNG – Realisasi pengajuan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Jawa Barat (Jabar) mencapai 80 persen, atau menyisakan 20 persen. Sedangkan realisasi pencairan bertahap sudah sampai ke sejumlah sekolah sejak April lalu. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar Drs Karyono MSi kemarin (25/8).

Karyono menjelaskan, pencairan dari total pengajuan BPMU atau biasa disebut bantuan

operasional sekolah (BOS) PMU dilakukan bertahap sejak April lalu karena mengikuti mekanisme kelengkapan berkas. Mengacu pada ketentuan yang mengatur. Setelah April, terjadi perubahan alokasi sasaran BPMU. Disesuaikan dengan data penerima bantuan yang sebenarnya. Baik itu didasarkan data pokok pendidikan (dapodik) di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun hasil verifikasi sekolah di lapangan.

’’Calon penerima dan calon lokasi kan harus jelas. Biar aman pencairan anggaan itu,’’ ujar dia kepada wartawan didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian Drs H Yandi Darojat MPd di Kantor Disdik Jabar, Jalan Dr Radjiman, Kota Bandung.

Oleh sebab itu, menurut Sekdis,

benar jika kemudian ada terjadi sedikit keterlambatan dalam pencairan BPMU Jabar. Meski, tidak perlu khawatir karena anggarannya masih ada di Pemprov Jabar. Tak ada penggunaan anggaran yang bukan peruntukannya. Justru, disdik ingin calon penerima bantuan tepat sasaran dan sesuai aturan.

Sedangkan untuk realisasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, tambah dia, sudah terealisasi sebesar Rp 4 triliun dari alokasi Rp 7,5 triliun sampai dengan bulan Agustus 2016. Pencairan dana ini dari pemerintah pusat untuk SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta se-Jabar.

Sementara itu, Dr Dodin Rusmin Nuryadin MSi, kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Disdik Jabar membenarkan, pengajuan BPMU ke Biro Keuangan Jabar mencapai 80 persen sejak Juli lalu. Sebanyak sekolah yang terdaftar menerima BPMU di 27 kota dan kabupaten telah mengirimkan berkas. Sedangkan pencairan baru terealisasi di Kabupaten Sumedang. Lalu, sebanyak 12 kabupaten masuk tahap proses. Sisanya menunggu proses dan 20 persen belum mengajukan karena syarat belum lengkap. Atau, dari total alokasi BPMU Rp 303 miliar, sudah diajukan Rp 202 miliar. ’’Pemberkasan sudah jalan sejak April,’’ terang dia.

Dodin menyampaikan, ada 3 kabupaten kota yang belum lengkap

memberikan persyaratan pengajuan. Pertama, Kabupaten Pangandaran karena belum memiliki madrasah aliyah negeri sebagai daerah otonomi baru. Kedua, SMA dan SMK swasta di Kota Bandung berkasnya banyak yang salah. Ketiga Kota Bogor data SMK swasta belum lengkap. Keempat Kota Depok data SMA dan SMK swasta juga belum lengkap.

Seperti diketahui, kata Dodin, mekanisme pencarian BPMU berawal dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 92 Tahun 2015. Lalu, dari masing-masing sekolah diusulkan pencairan secara kolektif ke Biro Keuangan setelah melewati verifikasi, Pemprov Jabar.

Jika lengkap maka langsung diproses. Misal, kelengkapan persyaratan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, rencana anggaran biaya, dan pakta integritas. Kendalanya, tidak sedikit yayasan yang menaungi sekolah swasta belum memiliki kelengkapan surat keterangan pengesahan lembaga dari Kemenkum HAM. Namun begitu, sekarang syaratnya sedang dipenuhi.

 

Sumber :

https://jilbabbayi.co.id/struktur-novel/

Author: 6ketr