Mulai Tahun Depan, Ponsel BM Tak Lagi Bisa Beredar

Mulai Tahun Depan, Ponsel BM Tak Lagi Bisa Beredar

Mulai Tahun Depan, Ponsel BM Tak Lagi Bisa Beredar

Mulai Tahun Depan, Ponsel BM Tak Lagi Bisa Beredar
Mulai Tahun Depan, Ponsel BM Tak Lagi Bisa Beredar

Rencana penegakan peraturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) oleh pemerintah, kemarin (18/10) akhirnya resmi ditandatangani. Perilisan aturan tersebut sempat mundur dari rencana awal yang semula dijadwalkan Agustus. Pemerintah menegaskan bahwa ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan hingga baru bulan ini dapat disahkan.

Sebanyak tiga menteri sekaligus yang membubuhkan tandatangan di pengesahan aturan IMEI kemarin. Ketiganya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Regulasi yang ditandatangi bersama itu, terdiri dari Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

“Kita semua memiliki visi yang sama, bahwa peredaran perangkat ilegal

yang beredar di dalam negeri harus dapat ditekan, sehingga industri dalam negeri mampu memiliki daya saing yang tinggi dan penerimaan negara pada sektor ini dapat dioptimalkan,” ujar Airlangga, kemarin.

Urgensi dari pemberlakuan regulasi ini juga karena saat ini perkiraan jumlah ponsel ilegal yang beredar di dalam negeri sejumlah 9-10 juta unit per tahun. Bagi industri, dikhawatirkan akan berdampak hilangnya lapangan pekerjaan serta terjadi depresiasi pabrik dan komponen lokal bernilai 10 persen dari biaya langsung produksi atau setara Rp 2,25 triliun. Sedangkan potensi kerugian penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 2,81 triliun per tahun.

Pihak Kemenperin sendiri menegaskan bahwa mundurya pengesahan aturan ini

dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh tiga kementerian. “Untuk pemutakhiran data, kita sedang melakukan perundingan dengan Global System for Mobile Association (GSMA), itu ada kesepakatan yang akan kita bangun untuk transfering dan uploading data,” terang Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto.

Proses tersebut, lanjut Harjanto, perlu dilakukan dengan hati-hati dan cermat

sehingga tidak mencederai kepentingan Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan konsolidasi lintas kementerian untuk memperoleh kesepakatan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. “Karena kalau membuat agreement, kalau pemerintah kan dalam hal ini saya, harus dapat full power-lah ya dan harus dapat persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, di samping kita melakukan assement di biro hukum dan sebagainya. Jangan sampai pas kita buat agreement masih ada kekurangannya,” urai Harjanto.

 

sumber :

https://flexmedia.co.id/zombie-diary-apk/

Author: 6ketr