IGI Minta Pemerintah Punya Aturan Jelas Selesaikan Masalah Guru

IGI Minta Pemerintah Punya Aturan Jelas Selesaikan Masalah Guru

IGI Minta Pemerintah Punya Aturan Jelas Selesaikan Masalah Guru

IGI Minta Pemerintah Punya Aturan Jelas Selesaikan Masalah Guru
IGI Minta Pemerintah Punya Aturan Jelas Selesaikan Masalah Guru

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (GTK Kemdikbud) Supriano mengatakan, hingga saat ini setiap kementerian/lembaga(K/L) terkait yang menangani guru belum memiliki data yang sama tentang kebutuhan guru di lapangan. Untuk itu, pemerintah akan mengelar rapat koordinasi (rakor) untuk sinkronisasi data guru.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum PP Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai data guru selama ini selalu tersamarkan sehingga penetapan guru tidak jelas termasuk syarat yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai guru.

“Standar kebutuhan guru tidak sama persepsi pusat dan daerah sehingga mana guru honorer,

guru bantu, dan guru tidak tetap yayasan menjadi tidak jelas. Bahkan menteri mengatakan tidak ada lagi guru honorer yang ada hanya guru bantu tetapi mereka diangkat secara resmi oleh dinas pendidikan atau bupati. Ini menjadi persoalannya,” kata Ramli kepada Suara Pembaruan, Rabu (14/11).

Selain data guru yang disamarkan, Ramli juga menuturkan, persoalan lain adalah pemberian Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak jelas. Dalam hal ini, Ramli mempertanyakan apa yang menjadi dasar pemerintah. Pasalnya, ada guru yang tidak lagi mengajar tetapi masih memiliki NUPTK.

Untuk itu, Ramli menuturkan, IGI menawarkan solusi yakni pemerintah harus memiliki standar yang jelas yang dituangkan dalam aturan yang berkekuatan hukum. “Selama dibuat mengambang maka jumlah guru pun akan selalu mengambang,” tuturnya.

Ia menegaskan, pada masa mendatang, yayasan harus diberi kewajiban untuk mengangkat guru guru tetap yayasan (GTY)

dan melarang adanya honorer di yayasan. Selain itu, semua guru PNS di sekolah swasta harus ditarik kembali agar kebutuhan guru dapat ditetapkan.

Menurut Ramli, dengan sebaran guru yang ada saat ini pemerintah kesulitan menetapkan kebutuhan guru. Selain itu, IGI juga mendorong pemerintah untuk menghapus sistem guru honorer serta saringan kualitas terhadap guru non-PNS sehingga tidak semua menjadi guru. Harus yang benar-banar berkualitas.

“Jadi harus ada Permendikbud atau aturan yang jelas dan spesifik yang menjadi dasar

aturan guru non-PNS. Selama ini pemerintah sengaja membuatnya mengambang karena selalu mau mengaku guru cukup padahal tidak jelas,” cetusnya.

Sebelumnya, Dirjen GTK Supriano menuturkan, rakor penyelesaian masalah data guru ini akan dibagi dalam empat ragional untuk membahas sinkronisasi data guru menuju data tunggal kebutuhan guru Indonesia.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

Author: 6ketr