cyberlaw

cyberlaw

Table of Contents

cyberlaw

cyberlaw
cyberlaw

Beberapa waktu yang lalu, salah seorang artis wanita Indonesia harus berurusan dengan pihak berwajib, terkait ucapannya yang dilaporkan menghina suatu pihak tertentu melalui media internet. Kemudian, muncul beberapa masalah penyalahgunaan suatu situs jejaring sosial ternama, yang cukup meresahkan masyarakat. Walaupun pada akhirnya kedua contoh kasus diatas telah diselesaikan dengan baik, hal ini cukup menarik untuk diperhatikan, karena bukan berarti masalah berhenti sampai di sini. Masih ada banyak kasus terkait dunia internet yang –mungkin saja– belum tercium oleh pihak berwajib. Permasalahan saat ini, adakah aturan yang mampu mengatur penggunaan internet itu sendiri serta berbagai aktivitas yang terjadi didalamnya secara efektif? Bila tidak ada, bagaimana cara kita untuk bisa -paling tidak- menahan efek penggunaan internet secara berlebihan? Jawabannya yaitu dengan cyberlaw. Lalu, apa sebenarnya cyberlaw itu?

Cyberlaw adalah sebuah istilah yang mewakili masalah hukum terkait penggunaan aspek komunikatif, transaksional, dan distributif, dari teknologi serta perangkat informasi yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Beberapa topik utama diantaranya adalah perangkat intelektual, privasi, kebebasan berekspresi, dan jurisdiksi, dalam domain yang melingkupi wilayah hukum dan regulasi.

Jurisdiksi dan Peraturan Pemerintah

Jurisdiksi adalah sebuah aspek dari hukum negara yang mengacu pada peraturan judisial, legislatif, dan administratif. Walaupun begitu, jurisdiksi tidak sejalan dengan peraturan pemerintah. Hukum suatu negara bisa memiliki akibat yang melampaui jurisdiksi di luar peraturan pemerintah dan batas wilayah negara tersebut. Hal ini bermasalah karena media dari internet tidak secara jelas mengenali peraturan pemerintah dan batas wilayah. Tak ada seragam, hukum jurisdiksional internasional dari aplikasi global, dan konflik hukum, terutama hukum internasional pribadi. Misalnya, suatu konten web bisa dianggap legal oleh satu negara, bisa saja dianggap illegal oleh negara lain. Dalam ketidakhadiran kode jurisdiksional umum, praktisi hukum harus berhadapan dengan masalah konflik hukum.

Masalah utama cyberlaw lainnya adalah bagaimana cara memperlakukan internet itu sendiri. Apakah sebagai ruang fisik lalu diberikan hukum jurisdiksional? Ataukah menganggap internet sebagai sebuah dunia lalu terbebas dari batasan-batasan tersebut. Mereka yang mendukung hal kedua berpendapat agar pemerintah meninggalkan permasalahan komunitas internet ke regulasinya sendiri. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa, antara internet dan pemerintah, keduanya harus saling berkompromi.

Hal besar lainnya adalah netralitas jaringan, yang mempengaruhi regulasi infrastruktur internet. Walaupun tak diketahui oleh sebagian besar pengguna internet, setiap paket data yang dikirim dan diterima pengguna di internet melewati router dan infrastruktur transmisi yang dimiliki oleh entitas publik atau pribadi, termasuk perusahaan telekomunikasi, universitas, dan pemerintah. Hal ini menjadi salah satu aspek kritis cyberlaw dan memiliki implikasi jurisdiksi langsung, karena paksaan hukum dalam suatu jurisdiksi memiliki potensial untuk menimbulkan efek dramatis pada jurisdiksi lainnya saat host server atau perusahaan telekomunikasi ikut terpengaruh.

Kebebasan Berbicara di Dunia Maya

Bila dibandingkan dengan media cetak tradisional, aksesibilitas dan anonimitas relatif dunia maya telah meruntuhkan batasan tradisional antara satu individual dengan kemampuannya untuk publikasi. Setiap orang yang memiliki koneksi internet memiliki potensi untuk meraih banyak pemirsa dengan usaha yang hampir tak ada. Namun, bentuk penulisan di internet menimbulkan pertanyaan dan mungkin memperbesar kompleksitas hukum terkait kebebasan dan regulasi berbicara di dunia maya.

Pemerintah

Struktur unik internet telah meningkatkan beberapa topik hukum. Walau terletak pada komputer dan perangkat elektronik lainnya, internet berdiri sendiri di lokasi geografis manapun. Saat banyak individual terhubung ke internet dan berinteraksi dengan yang lainnya, mereka bisa menahan beberapa informasi pribadi dan membuat identitas asli mereka tidak dikenal. Jikalau pun ada hukum yang benar-benar bisa mengatur internet, kemungkinan hukum tersebut, secara fundamental, berbeda dengan hukum yang digunakan oleh negara geografis saat ini.

Dalam bukunya yang berjudul Code and Other Laws of Cyberspace, Lawrence Lessig mendeskripsikan empat mode utama regulasi internet, yaitu:

1. Law (Hukum)

East Coast Code (Kode Pantai Timur) standar, dimana kegiatan di internet sudah merupakan subjek dari hukum konvensional. Hal-hal seperti perjudian, pornografi, dan penipuan, diatur secara online dengan cara yang sama seperti halnya secara offline.

2. Architecture (Arsitektur)

West Coast Code (Kode Pantai Barat), dimana mekanisme ini memperhatikan parameter dari bisa atau tidaknya informasi dikirimkan lewat internet. Semua hal mulai dari aplikasi penyaring internet (seperti aplikasi pencari kata kunci) ke program enkripsi, sampai ke arsitektur dasar dari protokol TCP/IP, termasuk dalam kategori regulasi ini.

3. Norms (Norma)

Setiap kegiatan akan diatur secara tak terlihat lewat aturan yang terdapat di dalam komunitas, dalam hal ini oleh pengguna internet. Beberapa aksi akan disensor atau diatur sendiri oleh norma-norma yang berlaku di dalam komunitas manapun di internet yang dipilih oleh seseorang untuk berasosiasi, seperti halnya dalam kehidupan nyata.

4. Market (Pasar)

Sejalan dengan regulasi oleh norma di atas, pasar juga mengatur beberapa pola tertentu atas kegiatan di internet. Internet menciptakan pasar informasi virtual yang mempengaruhi semua hal mulai dari penilaian perbandingan layanan ke penilaian saham. Selain itu, peningkatan popularitas internet sebagai alat transaksi semua bentuk kegiatan komersial, dan sebagai media periklanan, telah menciptakan hukum penawaran dan permintaan di dunia maya.

Regulasi Internet di Berbagai Negara

Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Council of Europe Convention on Cybercrime (COECCC) merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya, dengan mengadopsikan aturan yang tepat dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini. Selain negara-negara di Amerika dan Eropa, banyak negara di Asia dan Timur Tengah menggunakan beragam kombinasi angka dari regulasi berbasis kode untuk memblokir material yang dianggap tidak pantas untuk dilihat oleh warga mereka. Cina dan Arab Saudi adalah dua contoh negara yang telah mencapai sukses tertinggi dalam mengatur akses internet warga negara mereka. India mengikuti pada tahun 2000, dengan mengeluarkan Information Technology Act, yang mengatur penggunaan teknologi informasi di negaranya. Negara lainnya di Asia juga turut melakukan hal yang sama, seperti Singapura yang mengeluarkan Electronic Transactions Act, Malaysia yang mengeluarkan Computer Crimes Act dan Digital Signature Act, serta Indonesia yang turut mengeluarkan UU ITE.

Pada tanggal 26-28 Januari 2010 lalu, diadakan workshop mengenai legislasi cybercrime di negara-negara ASEAN, yang dilaksanakan oleh Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI) dan didukung oleh EU-ASEAN Programme for Regional Integration Support (APRIS) di Manila, Filipina. Diharapkan dengan adanya workshop ini negara-negara ASEAN dapat memperkuat hukum atas kejahatan dunia maya, sejalan dengan standar hukum internasional. Walau belum menyelesaikan masalah saat ini secara tuntas, setidaknya hal ini bias memberikan titik terang untuk perbaikan regulasi yang ada atau pun akan dibuat, terkait penggunaan teknologi informasi.

Sumber : https://superforex.co.id/taxi-sim-apk/

Author: 6ketr