TANTANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

TANTANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

TANTANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

TANTANGAN KEBEBASAN BERAGAMA
TANTANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

Akar Konflik di Indonesia

Bangsa Indonesia sejak tempo dulu masyarakatnya telah lama berjuang melawan kaum penjajah, dan senantiasa berhadapan dengan konflik. Perang terjadi pada abad-abad yang lampau telah menyisakan pengaruh dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, berupa pengalaman dalam menghadapi konflik, bahkan kadang-kadang sulit dibayangkan tiada hari tanpa konflik dan stress selama dalam perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sejarah masih membuktikan sampai era reformasi sekarang dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan banyak pertentangan kelompok maupun politik, serta perseteruan kepentingan yang mengakibatkan konflik. Sementa itu masih sangat dirasakan bahwa sistem penegakan hukum kita masih lemah, misalnya dengan terjadinya salah persepsi antara dua kelompok masyarakat yang bertikai akan menambah daftar konflik menjadi meningkat.

 

Konflik pribadi, konflik kepentingan antar individu ataupun konflik antar kelompok.

Pertentangan maupun konflik tersebut dapat dijumpai di seluruh segi kehidupan sehingga muncul pilihan-pilihan yang saling bertentangan dan tidak selaras mengakibatkan rusaknya tatanan keadaan maupun kehidupan bermasyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban (tramtib) komunitas (pemukiman) maupun kelompok-kelompok ataupun lapisan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terusik oleh berbagai jenis gangguan dan konflik. Oleh karena itu mengenali pekerjaan sosial secara serius sangat penting untuk dicermati dalam upaya mengatasinya, bila kita gagal dalam mengatasi konflik maupun mengendalikannya akan mengakibatkan situasi dekstruktif yang lebih dahsyat, konflik merupakan masalah pelik untuk segera dicarikan pemecahaannya.

 

Faktor Penyebab Dan Sumber Konflik Agama di Indonesia

Menurut PAMA PUJA (Panguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.

Pemerintah sering menuding agama atau kepercayaan masyarakat adat sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Sebaliknya, menurut para penganut agama lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama yang induk. Agama-agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) merupakan agama impor. Jauh sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun.

Contoh agama dan kepercayaan mayarakat adat adalah:

• Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh mayarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten

• Agama Parmalim, agama asli Batak

• Agama Kaharingan di Kalimantan

• Kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara

• Wetu Telu di Lombok

Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku

Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, jumlah penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih. Pemerintah menyebutkan bahwa “agama adalah sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci”.

Departemen Agama mengakui enam agama secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Penetapan itu antara lain menyebutkan larangan melakukan penafsiran atau kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.” Ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan: “Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan”.

Salah satu korban dari kebijakan negara dalam soal ini adalah kelompok-kelompok penganut agama adat atau aliran kepercayaan. Mereka semuanya diarahkan kembali ke agama induk, misalnya para penganut Sunda Wiwitan diarahkan kembali ke agama Hindu. Bahkan aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri di luar agama, melainkan dipandang sebagai budaya.

Sampai di sini muncul pertanyaan, apakah negara berhak:

• mengakui atau tidak suatu agama, atau

• memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi, atau

• menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan, atau

•  memaksa orang sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya?

 

Menurut Kyai sepuh NU dari Jember Abdul Muchid Muzadi dan Washil Syarbini jika Menteri Agama menyetujui aliran kepercayaan menjadi atau setara dengan agama, maka akan timbul konflik sosial di antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Selama ini, pemeluk kepercayaan telah mengakui bahwa keyakinanya hanyalah budaya. “Kalau sekarang pemerintah mau mengakui sebagai agama dasarnya apa? Jangan hanya sekedar untuk kepentingan KTP saja, kehidupan umat beragama jadi kacau” ujar Washil Muchid dan Washil melanjutkan jika pemerintah hanya mempertimbangkan alasan diskriminasi atau bahkan hak asasi dalam kehidupan beragama, tanpa melihat situasi riil dalam masyarakat, dikhawatirkan rencana itu malah akan menyulut kontroversi yang berdampak konflik sosial.

Sumber : http://softwarelivre.org/ojelhtc88/blog/gelombang-elektromagnetik

Author: 6ketr