Presiden Tak Perlu Tangani Kebijakan Full Day School

Presiden Tak Perlu Tangani Kebijakan Full Day School

Presiden Tak Perlu Tangani Kebijakan Full Day School

Presiden Tak Perlu Tangani Kebijakan Full Day School
Presiden Tak Perlu Tangani Kebijakan Full Day School

Presiden Joko Widodo dinilai tak perlu sampai turun tangan menangani isu

polemik kebijakan Full Day School (FDS).

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai pembatalan Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 yang mengatur soal kebijakan sekolah lima hari, tak perlu harus sampai diselesaikan di tangan presiden. “Mestinya enggak perlu sampai Presiden,” kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas kepada JawaPos.com, Selasa (20/6).

Dikatakan Darmaningtyas, masalah Full Day School adalah persoalan teknis

. Persoalan strategi jam belajar semestinya dikembalikan ke pihak sekolah dan pemerintah daerah.
Presiden Tak Perlu Tangani Kebijakan Full Day School
Siswa tetap belajar di luar kelas. (Muhammad Hadiyan/Radar Pekalongan/JawaPos.com)

“Intinya, saat ini, itu sudah banyak (sekolah) yang melaksanakan FDS. Tapi banyak juga yang tidak. Biarkan saja dengan kondisi yang ada sekarang ini. Biarkan berjalan otonomi,” jelasnya.

Darmaningtyas menilai tak perlu sampai ada Peraturan Presiden (Perpres)

. Masalah teknis pendidikan tak perlu dicampuri oleh menteri bahkan Presiden. “Presiden tak perlu mengurusi yang teknis ini. Menteri saja saya tolak apalagi Presiden. Tak perlu ada Perpres,” tukasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo membatalkan Permen Nomor 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan sekolah lima hari atau full day school.

Jokowi nantinya akan menerbitkan Perpres yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah

 

Sumber :

https://articles.abilogic.com/372236/geography-concept.html

Author: 6ketr