PP NO. 55 TAHUN 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

PP NO. 55 TAHUN 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

PP NO. 55 TAHUN 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

PP NO. 55 TAHUN 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
PP NO. 55 TAHUN 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4),
Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
2727);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan
membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam
2
mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui
mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan
tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan
ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan
pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam
berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan
formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan
nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur
pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang
diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada
Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan
pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan
tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau
masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama.
BAB II
PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 2
(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu
menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik
dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang
menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3
Pasal 3
(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib
menyelenggarakan pendidikan agama.
(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Pasal 4
(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan
sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata
kuliah agama.
(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya
dan diajar oleh pendidik yang seagama.
(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan
agama.
(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan
pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama
dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan
agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta
didik.
(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta
didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut
oleh peserta didik.
(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan
yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban
membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas
agama satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan
peserta didik.
(3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran
agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai
landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
4
(4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di
antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan
berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri,
kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
(6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga
menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan
motivasi untuk hidup sukses.
(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai
kebutuhan.
(9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi,
jam pelajaran, dan kedalaman materi.
Pasal 6
(1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan
pendidikan.
Pasal 7
(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat
(2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan
pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh
pertimbangan dari Menteri Agama;
b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota
setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.
5
c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh
pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala
pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh
pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta
tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diatur dengan Peraturan Menteri Agama.
BAB III
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 8
(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya
dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli
ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan
berakhlak mulia.
Pasal 9
(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
nonformal, dan informal.
(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.
Pasal 10
(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang
bersumber dari ajaran agama.
(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu
umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik
pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau
yang lainnya pada jenjang berikutnya.
6
Pasal 11
(1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan
menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah
Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),
atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
(2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai
sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah
lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang
ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang
memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat
melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis
pendidikan yang lainnya.
Pasal 12
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya
pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
(2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan
selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
(3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi
atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu
pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
(4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.
Pasal 13
(1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
(2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.
(3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas:
a. isi pendidikan/kurikulum;
b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan
pembelajaran;
7
d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurangkurangnya
untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
e. sistem evaluasi; dan
f. manajemen dan proses pendidikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan
keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman
pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
(6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan
yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program
pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.
Bagian Kesatu
Pendidikan Keagamaan Islam
Pasal 14
(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada
jalur formal, nonformal, dan informal.
(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau
program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
Paragraf 1
Pendidikan Diniyah Formal
Pasal 15
Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber
dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

 

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya :

Author: 6ketr