Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan Pembebasan Irian Barat – Salah satu ketentuan didalam Konferensi Meja Bundar (tanggal 27 Desember 1949 ) Belanda ikuti kedaulatan Indonesia seluruhnya terkecuali wilayah Irian Barat yang rencana-nya akan dikembalikan se-tahun kemudian. Namun sesudah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Perjuangan Diplomasi
Dalam upaya membiarkan wilayah Irian Barat dari cengkeraman negara Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil alih langkah diplomasi yang dikerjakan secara bilataral baik bersama dengan pemerintah Belanda maupun bersama dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi ) bersama dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada era kabinet Natsir yaitu pada th. 1950 tetapi gagal, bahkan pada th. 1952 secara se-pihak Belanda memasukkan Irian Barat didalam wilayah kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional berikut dikerjakan oleh kabinet Sastroamijoyo, bersama dengan mempunyai persoalan Irian Barat ke forum PBB, akan tetapi tidak mempunyai hasil. Pada era kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa persoalan Irian Barat merupakan persoalan antara Indonesia bersama dengan Belanda & mengajukan usul yang memuat tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia-Belanda. Di samping mempunyai persoalan Irian Barat ke forum PBB Indonesia juga jalankan bersama dengan upaya pendekatan bersama dengan negara- negara Asia Afrika & ini mempunyai hasil positif, antara lain sebagai berikut :
Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta telah setuju menopang Indonesia didalam mengembalikan Irian Barat ke didalam wilayah Indonesia
Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat adalah anggota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena Belanda tidak pernah Menunjukkan etikad baik didalam merampungkan persoalan Irian Barat maka pemerintah RI mengambil alih langkah- langkah sebagai berikut ini :
Hubungan antara Indonesia – Belanda di ganti dari United standing jadi pertalian biasa saja.
Pada 3 Mei 1956 jalankan pembatalan hasil- hasil KMB \ Pada 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu & menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernur.
Pada 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian Barat.
Pada 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga di larang mendarat & terbang di wilayah RI.
Pada 5 Desember 1958 jalankan penghentian semua aktivitas konsuler Belanda di Indonesia.
Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 th. 1958 dikerjakan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
Pada 19 Februari 1958 di bentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
Pada 17 Agustus 1960 memutuskan pertalian diplomatik bersama dengan Belanda Menasionalisasi 700 perusahaan punya Belanda di Indonesia
Sementara itu pemerintah Belanda tingkatkan kemampuan militernya bersama dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke wilayah Irian Barat. Situasi berikut makin memanas & pada sidang majelis umum PBB yaitu th. 1961 lagi dibicarakan persoalan Irian Barat kepada Indonesia bersama dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui usul berikut tetapi bersama dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan pada selagi itu Belanda menyatakan akan membiarkan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB kemudian membentuk Negara Papua. Jadi Pemerintah Indonesia berkesimpulan Belanda tidak mendambakan menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, agar tidak tersedia jalur lain dan wajib diselesaikan bersama dengan langkah kekerasan senjata.

Perjuangan Bersenjata

Tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno daIam pidatonya tepatnya di Jogjakarta mengemukakan suatu komando didalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang di kenal bersama dengan Tri Komando Rakyat (Trikora ) yang isi-nya sebagai berikut ini :
1.Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda
2.Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
3.Bersiap- siap untuk menggerakkan umum menjaga kemerdekaan & kesatuan tanah air Indonesia

Realisasi pertama dari Tri Kora adalah pembentukan Komando Operasi yang di beri nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962 & Mayjend. Soeharto di tunjuk sebagai komandan bersama dengan tugas antara lain sebagai berikut ini :
Merencanakan, menyiapkan & menyelenggarakan Operasi Militer yaitu peranan mengembalikan wilayah Irian Barat ke didalam kesatuan RI. Operasi militer berikut dinamakan Operasi Jaya Wijaya.
Eksploitasi di terasa awal th. 1963 bersama dengan mengadakan serangan ter-buka peranan menguasai pos- pos musuh yang penting.
Konsolidasi dikerjakan pada th. 1964 bersama dengan mendudukkan kekuasaan RI secara penting di Iran Barat.
Dalam tahapan infiltrasi dikerjakan serangan operasi pendaratan di Irian Barat baik lewat laut maupun penerjunan udara yakni; operasi banteng bersama dengan sasaran wilayah Fak-fak & Kaimana, Operasi Serigala di kurang lebih Sorong & Teminabuan, Operasi Naga di daerah Merauke, & Operasi Jatayu diarahkan ke daerah Sorong, Kalimantan, & Merauke. Operasi infiltrasi pasukan RI & perang gerilyawan Trikora di antaranya di ambil dari kalangan mahasiswa. Untuk merebut lagi Irian Barat dari cengkraman Belanda, sebenarnya telah di bentuk kesatuan- ┬Čkesatuan sukarelawan di kantor- kantor, sekolah, organisasi era & lain sebagainya. Sebagian dari sukarelawan trsebut bersama- saa bersama dengan ABRI ikut serta didalam operasi infiltrasi. Pada 15 Januari 1962 terjadilah pertempuran di laut Arafuru antara angkatan laut RI melawan kapal perusak & Frega’ Belanda. Dalam pertempuran berikut Komando Yos Sudarso & Kapten Wiranto gugur. Mereka ikut tenggelam seiring kapal RI Macan Tutul. Sejak selagi itu, operasi pembebasan Irian Barat makin ditingkatkan. Namun sebelum Operasi Jaya Wijaya dilaksanakan, datang-lah perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak- menembak pada 18 Maret 1962, karma pada 19 Agustus 1962 telah tercapai persetujuan antara Indonesia bersama dengan Belanda tentang Irian Barat di markas besar PBB di kota New York bersama dengan pokok- pokok kesepakatan, antara ngan pokok- pokok kesepakatan, antara lain sebagai berikut ini:
Akan di bentuk Pemerintah PBB Irian Barat bersama dengan nama UNTEA (United Nations Temporaty Ex-ecutive Authority ) selambat- lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 tiba di Irian Barat.
UNTEA akan Mengenakan tenaga Indonesia.
Pasukan RI yang berada di Irian Barat selalu berada di sana, di wilayah Komando PBB.
Tentara Belanda secara berangsur- angsur dikembalikan.
Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lain-nya berlaku lalu lintas bebas.
Pada 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping bendera PBB.
Selambat- lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi menerima pemerintahan Irian Barat.
RI berkewajiban jalankan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat ).
Untuk menjamin keamanan di Irian Barat. PBB membentuk pasukan keamanan bersama dengan nama United Nations Security Forces (UNSF ) di bawah komando Brigjend Said Udin Khan yaitu dari Pakistan. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepadda pemerintah Indonesia dikerjakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Dan pada hari yang sama, yaitu di Makasar (Ujung Pandang ) dikerjakan upacara pembubaran Komando Mandala.

Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat
Pepera merupakan salah satu ketentuan persetujuaan th. 1962 tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Penentu Pendapatan Rakyat ini diadakan lewat 3 tahap, antara lain sebagai berikut ini:
Tahap pertama, yaitu di terasa pada 24 Maret 1969, bersama dengan mengadakan konsultasi bersama dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tata Cara penyelenggaraan Pepera.
Tahap kedua, yaitu bersifat pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera pada 4 Juli 1969 yang berakhir pada tanggal Agustus 1969.
Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Zans lewat pepera berikut ternyata rakyat Irian Barat secara bulat selalu menyatakan anggota dari negara RI. Hasil dari pepera di bawa oleh Duta Besar Orti Zans untuk kemudian dilaporkan Umum PBB, untuk mengenang perjuangan didalam merebut Irian Barat pada 21 Desember 1995 Presiden Soeharto pun memiliki Monumen Mandala yaitu di Makassar.

Baca Juga :

Author: 6ketr